relawan.id

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN PAJAK DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Dadang Hermawan

Bagikan:
  1. Pendahuluan

Permasalahan pajak dan zakat selalu menjadi topik yang menarik. Dari sudut pandang yang sempit, kegiatan keduanya sama, yaitu menyerahkan sesuatu (uang) kepada pemerintah atau badan yang dipercaya untuk menangani hal itu. Banyak yang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak sehingga konsekuensinya ketika seseorang sudah membayar pajak, maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sementara sebagian lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang punya karakteristik berbeda.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban seorang warga negara, sementara pembayaran zakat merupakan kewajiban seorang Muslim sebagai pembersih harta seorang Muslim. Karena, di dalam harta yang dimiliki, terdapat juga hak-hak orang lain. Namun, masih banyak juga masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya kedua hal tersebut.  Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, manfaat yang didapat dengan adanya pajak dan zakat sungguh besar.
Manfaat ini tidak hanya untuk pemerintah saja, objek utama dari adanya pajak dan zakat ialah masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang memiliki perekonomian di bawah rata-rata.Selain itu, dengan adanya pajak dan zakat, mampu membiayai pengeluaran rutin negara. Oleh sebab itu, supaya lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya pajak dan zakat,mari kita pelajari lebih lanjut dalam materi selanjutnya.

  • Pembahasan
  • Hakikat Zakat dan Pajak

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan salat.Abu Bakar telah menyiapkan pasukan untuk menggempur mereka yang membeda-bedakan antara salat dengan membayar zakat.Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyhur, “Demi Allah, kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullajh, pasti akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu.” Ajaran sunah yang suci telah memberikan batasan-batasan tentang harta apa saja yang wajib dizakati, nishab-nya(batas minimal), dan ukuran atau jumlah zakat yang diwajibkan dalam harta-harta tersebut.[1]

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, berasal dari Ibnu Umar, dilaporkan bahwa zakat adalah salah satu fondasi Islam yang lima, sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka’bah, yaitu fondasi ketiga setelah syahadat dan salat. Fondasi-fondasi lainnya adalah puasa dan haji. Dengan demikian, bila zakat tidak dilaksanakan dalam masyarakat Muslim, maka posisi Islam dalam masyarakat tersebut akan menjadi oleng karena kehilangan salah satu fondasinya.

Perintah zakat diturunkan di Mekkah, tetapi rincian tentang jenis kekayaan yang wajib dizakatkan serta jenis kelompok masyarakat yang berhak menerimanya diturunkan                di Madinah pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat dan negara.

Asal-usul pengertian zakat adalah pertumbuhan yang dihasilkan dari keberkahan Allah SWT untuk kehidupan dunia dan akhirat.Kata “sedekah” juga digunakan untuk menunjukan pengertian zakat.Namun, disamping pengertian “zakat”, kata ini juga berarti sebagai pemberian sukarela yang berdasarkan kerelaan hati.

Zakat memberikan berbagai keuntungan kepada masyarakat Muslim.Pertama, sebagai kewajiban agama, zakat memberikan kepuasan dalam hati orang yang beriman karena ia telah dapat menunaikan kewajiban utnuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam hal ini, Al-Qur’an mengatakan bahwa orang yang menggunakan hartanya siang dan malam di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan ia tidak lagi akan merasakan khawatir dan sedih. Dengan membayar zakat, ia tidak perlu khawatir bahwa rezeki yang diberikan Allah kepadanya akan membuat kecemburuan dalam kelompok masyarakat sehingga orang miskin sampai menyakitinya atau merampoknya. Ia juga tidak perlu khawatir akan jatuh miskin dengan telah memberikan sebagian hartanya kepada orang lain karena Allah telah menjanjikan keberkahan dan pertambahan kepada harta yang sudah dibersihkan melalui zakat dan sedekah.

Kedua, zakat secara ekonomi menjadi pendorong yang kuat bagi investasi. Modal yang menganggur dalam masyarakat Islam akan berkurang sebanyak 2,5 persen setiap tahunnya karena terkena wajib pajak. Untuk menghindari pengurangan ini, pemilik modal akan berusaha menginvestasikannya untuk usaha-usaha halal yang menguntungkan.[2]

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi.Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Qur’an dan sunah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas pemupukan harta, larangan ribauntuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan, baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi, dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Di zaman Nabi Muhammad saw, ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis itu adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian, seperti gandum dan padi, dan buah-buahan. Disamping itu, ada jenis kelima, yang jarang ditermukan, yaitu rikaz (barang temuan atau harta karun yang didapatkan secara kebetulan). Namun, para ulama di zaman modern sepakat bahwa di samping empat jenis tersebut, semua kekayaan yang berkembang secara riil (bernilai atau dipandang bernilai) juga termasuk ke dalam kekayaan yang wajib dizakatkan.

“Ambilah zakat dari harta mereka, yang itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena do’amu menenteramkan mereka.”(QS. At-taubah: 103)

“Wahai orang-orang yang beriman Nafkahkanlah (sebagai zakat) yang baik dari hasil usahamu dan dari rezeki yang kami keluarkan untukmu di bumi.”(QS. Al-Baqarah: 267)

Kata kerja khuz  (ambilah) dan anfiqu (nafkahkanlah sebagai zakat) dalam kedua ayat tersebut di atas adalah dalam bentuk imperatif (perintah), yang mewajibkan Nabi Muhammad saw (dan para pengganti beliau dalam mengurus umat) untuk mengambil zakat dari kekayaan umat Islam. Kekayaan mengandung pengertian yang sangat luas, yang mencakup semua harta benda yang dapat dinilai dengan uang.Sedangkan ayat kedua menyangkut zakat semua bentuk usaha yang baik (yang tidak terlarang) dan hasil pertanian secara khusus.Semuanya adalah kekayaan yang dapat berkembang dan mengandung nilai materi.

Dengan demikian, maka kekayaan yang wajib dizakatkan pada waktu ini dapat digolongkan seperti berikut:

  1. Hasil Pertanian
  2. Hasil tanaman dan buah-buahan
  3. Tanah al-kharajj (tanah pertanian yang tidak diolah)
  4. Estate dan hasil pengelolaan produksi hewan, pertanian dan peternakan, yang disebut zakat al-musttaqhallat atau al-mal al-mustafad
  5. Binatang ternak (zakat al-an’am)
  6. Barang dagangan (zakat at-tijarah)
  7. Kekayaan
  8. Uang
  9. Emas, perak atau sejenisnya
  10. Perhiasan, barang antic atau sejenisnya
  11. Banknote atau sejenisnya
  12. Piutang, deposito dan anggunan
  13. Kekayaan tambang dan laut
  14. Barang tambang, harta karun dan sejenisnya
  15. Hasil laut dan sungai
  16. Profesi di luar perdagangan, yang disebut al-I’thayat atau al-mal al-mustafad

Dikutip dari Fitri Riyanto, ketentuan mengenai zakat maka didapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu:

  1. Prinsip keyakinan: membayar zakat adalah suatu ibadah, dengan demikan hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya.
  2. Prinsip keadilan: zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dalam berbagai jenis pendapatan, seperti harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa semakin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang tingkat pungutan
  3. Prinsip produktivitas: zakat dibayar pada setiap tahun setelah nisab. Nisab berarti surplus minimum tahunan atau harta benda yang sama nilainya diatas pengeluaran yang diperlukan. Berlalunya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas
  4. Prinsip nalar: orang Muslim yang diharuskan menbayar zakat adalah seorang yang berakal dan bertanggung jawab.
  5. Prinsip kemudahan: zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi
  6. Prinsip kemerdekaan: seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.[3]

Pajak dalam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan.Dalam Al-Qur’an kata dengan akar da-ra-ba, terdapat beberapa ayat, antara lain pada Al-Qur’an Surat Al-Baqaroh Ayat 6 yang artinya lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan. 

Secara bahasa, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.[3] Menurut ulama Abdul Qadim Zallum, yang memberikan definisi tentang pajak dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah ringkasnya pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Sedangkan, menurut Prof. Dr. P.J.A. Andiani yaitu iuran pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Definisiini dikuatkan oleh Prof. Dr. R. Sumitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dilihat dari dua definisi di atas kita dapat melihat bahwa pajak berkaitan dengan kata “paksa” dan “imbalan” kita dapat melihat dari kata” (yang dapat dipaksakan )” dan “tiada mendapat jasa timbal balik”

Maksud dari kata paksa di sini adalah bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seseorang karena adanya undang-undang yang mengatur tentang pajak, karena pajak telah diatur dalam undang-undang maka pajak telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kuat dan mantap. Dalam negara Republik Indonesia salah satu sumber hukum pajak adalah UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi  (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari sumber hukum inilah pajak di Indonesia mendapatkan dasar hukumsecara konstitusional.

Sedangkan maksud dari tiada mendapat jasa dan timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran  pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Akan tetapi, pada masa sekarang ini, pajak di negeri tercinta kita ini kelihatannya tidak lagi sesuai dengan definisi pajak yang telah diuraikan di atas, mengapa? Alasannya dapat kita lihat sebagai berikut:

  1. Dari kata “pakasa”, realitasnya dalam pelaksanaan dilapangan kita amati jarak kita temui adanya pemaksaan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Yang seharusnya wajib pajak menyerahkan langsung kepada dirjen pajak, dalam kenyataanya malah para “pemungut” pajak harus “sowan” kepada wajib pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat yang seharusnya menjadi wajib pajak malah tidak mengetahui bahwa dirinya adalah wajib pajak ini menjadi ironi sekali. Mungkin ada beberapa orang/badan enggan membayar pajak karena ada beberapa alasan yang mungkin kurang dapat diterima. Yang seharusnya pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
  2. Sistem pemungutan pajak yang seharusnya sederhana, mudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, pada saat ini telah beganti menjadi prosedur yang sepertinya dipersulit dan bertele-tele.
  3. Hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak, dimana dan kemana arah pembelanjaanya kurang terbuka dan kurang dirasakan oleh masyarakat. Tak jarang yang seharusnya merasakan hasilnya malah terlupakan.
  4. Banyak wajib pajak yang seharusnya membayar pajak yang menjadi penerimaan negara, mengelak dan menghindarkan diri dari membayar pajak kepada negara, dan oleh pemungut pajak kurang ditindak secara tegas sesuai dengan sanksi yang seharusnya dikenakan oleh wajib pajak yang tidak mau “menunaikan” kewajibannya.

Sebagaimana dikutip oleh Aulia Sandra Ozha bahwa negara Indonesia secara umum menganut sistem self assesment, akan tetapi, kedua sistem yang lain dipakai dalam hal-hal tertentu. Masing-masing sistem pengumpulan pajak tersebut mempunyai aspek positif dan negatif, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu menarik pajak dari rakyat. Pajak dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak, yaitu:

  1. Pajak Daerah

Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, berlaku hanya di daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing daerah tersebut, antara lain: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota, antara lain,meliputi :

  1. Pajak Provinsi
  2. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
  5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
  6. Pajak Kabupaten/Kota
  7. Pajak Hotel;
  8. Pajak Restoran;
  9. Pajak Hiburan;
  10. Pajak Reklame;
  11. Pajak Penerangan Jalan;
  12. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  13. Pajak Parkir.
  14. Pajak Pusat

Ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan berlaku bagi wajib pajak di negara tersebut.Yang berlaku di Indonesia, misalnya, pajak penghasilan, sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.Pajak pusat menyangkut semua warga negara, dan hasilnya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[4]

  • Optimalisan Zakat dan Pajak dalam mensejahterakan masyarakat.

Zakat dan pajak, meskipun keduanya merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, berbeda sumbernya, sasarannya, bagian serta kadarnya; di samping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminanya, tetapi ada pula sisi kesamaannya.

Secara definitif, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.Sedangkan pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, maka korelasi antara zakat dan pajak adalah sama-sama berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan kembali penghasilan (redistribusion of income) masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menyejahterakan umat.Zakat merupakan pelaksanaan perintah agama yang kontraprestasinya dapat dirasakan secara tidak langsung, baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan pajak kontraprestasinya dapat dirasakan secara tidak langsung di dunia.

  1. Pendapat para ulama tentang kewajiban membayar zakat dan pajak 

Islam adalah agama yang antikezaliman.Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

  1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana,sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila baitul mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan bebanyang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
  2. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
  3. Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak.Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindaksendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkandan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat.
  • Perbedaan zakat dan pajak

            Ada beberapa perbedaan antara zakat dan pajak, yaitu:

  1. Zakat adalah kewajiban agama dan suatu bentuk ibadah, sedangkan pajak pada umumnya merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh pendapatan bagi pemerintah.
  2. Zakat diwajibkan kepada umat Islam di suatu negara, sedangkan pajak pada umumnya dikenakan pada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan kasta, agama maupun warna kulit.
  3. Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun tanpa dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa.
  4. Sumber dan besarnya zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Qur’an dan sunah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah. Sebaliknya, sumber dan besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan pemerintah di suatu negara.
  5. Zakat diperoleh dari orang berharta dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat, salah satunya fakir miskin, sedangkan pajak dapat memberikan manfaat publik secara keseluruhan (orang kaya dan orang miskin) atau untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan dan lain-lain.

Pada prinsipnya, seluruh bidang pembangunan nasional dapat ditunjang dengan zakat sepanjang proyek pembangunan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan zakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang berkenaan dengan zakat dan pajak telah diundang oleh Pemerintah RI, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak. Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak disahkan, umat Islam mempunyai kewajiban ganda, yaitu membayar zakat dan membayar pajak. Menurut hukum Islam, tidak ada dua kali membayar zakat dalam setahun.Begitu juga dalam dalam pajak tidak dilarang mengenakan pajak dobel. Karena itu di dalam Pasal 4 Ayat 3 (3) Huruf a bagian (1) menyebutkan bahwa: “Yang tidak termasuk objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”. Dengan demikian, zakat bagi si penerima zakat bukan objek pajak penghasilan termasuk di dalamnya zakat fitrah dan zakat mal (harta). Begitu juga di dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf g menyebutkan bahwa: “Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimilik oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hal ini diatur di dalam Pasal 14 Ayat (3) yang berbunyi: “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.” Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.Kesadaran membayar zakat dapat memicu kesadaran membayar pajak.Dengan demikian, hanya zakat penghasilan saja bagi si pemberi zakat dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak dan harus didukung dengan bukti setoran zakat (BSZ) yang sah yang digunakan sebagai resi resmi untuk mengurangkan pajak.[5]

Sebagaimana kita ketahui peran zakat dan pajak tidak bisa kita pisahkan dari kata “kemiskinan”.Jadi, ada tiga kata yang sangat erat hubungannya dalam sistem ekonomi Islam.Zakat dan pajak jika dikaitkan dengan kemiskinan seharusnya memiliki hubungan (korelasi) negatif, yaitu zakat, pajak dan kemiskinan.Artinya, jika penerimaan zakat dan pajak meningkat, seharusnya angka kemiskinan menurun.Angka penerimaan zakat dan pajak selalu meningkat.Tapi orang miskin juga meningkat (korelasi positif).Zakat dan pajak hakikatnya adalah dua instrumen untuk memindahkan (distribusi) kekayaan.

Oleh sebab itu, zakat dan pajak seharusnya memiliki dua fungsi.Pertama, sebagai sumber pendapatan negara (budgeter).Kedua, sebagai alat pemindah kekayaan (regulator).Fungsi yang pertama sudah berjalan, namun fungsi kedua tampaknya belum.Saat ini zakat dan pajak belum berfungsi sebagai regulator.Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan bukti bahwa Islam sangat memprioritaskan masalah penanganan ekonomi, khususnya kemiskinan.Karenanya zakat ditempatkan sebelum ibadah puasa dan haji.

Kajian zakat dan pajak sebagai sistem distribusi, memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi Islam.Sumber-sumber yang sebenarnya cukup untuk kebutuhan pokok seluruh penduduk di dunia, namun karena tidak benarnya sistem pendistribusian, telah menyebabkan kesenjangan yang luar biasa di antara penduduk bumi, terutama antara negara maju dan negara dunia ketiga, yang ironisnya mayoritas terdiri dari negara-negara Islam.[6] 

Sebagai contoh bukti kutipan berikut: “Sejak tahun 1994-1998, nilai kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia bertambah dari 40 miliar dolar AS menjadi lebih dari 1 triliun dolar AS; aset tiga orang terkaya di dunia lebih besar dari GNP 48 negara terbelakang; seperlima (1/5) orang terkaya didunia mengonsumsi 48 persen semua barang dan jasa; 1/5 orang termiskin dunia hanya mengonsumsi kurang dari 1 persen saja (The United Nations Human Development Report, 1999). 

Di sinilah peran negara, yang dalam pandangan ekonomi Islam, wajib melakukan pendistribusian kekayaan ini dengan mekanisme tertentu yang sesuai dengan prinsip syariat Islam sehingga setiap orang terpenuhi kebutuahan pokoknya.

Zakat termasuk dalam kelompok sedekah dalam sumber-sumber pendapatan negara.Sedekah terbagi atas sedekah wajib, yaitu zakat, dan sedekah sunah, yaitu infak.Sedangkan pajak merupakan hasil ijtihad para ulama, yang awalnya adalah sejenis infak (hukumnya sunah), yang dapat diwajibakan oleh ulil amri masa tertentu, untuk tujuan tertentu. Pajak akan dihapusapabila sumber pendapatan primer, seperti zakat dan lain-lain, sudah memenuhi kebutuhan negara. Tujuan dibalik kegiatan perpajakan di negara Muslim adalah satu dan sama, yaitu didorong untuk menciptakan kesejahteraan umat. 

Dalam Islam, tidak ada suatu kegiatan apapun yang lepas dari bingkai ibadah karena seluruh pekerjaan, aktivitas, pembayaran, dan apa saja yang dilakukan mengacu kepada perintah Allah Swt. Kewajiban pajak (dharibah) ini tidak dibebankan kepada non-Muslim, dimana mereka tidak akan bersedia membela daulah (negara) yang tidak diyakininya sebagai sebuah kebenaran. Oleh sebab itulah hanya kaum Muslim yang diwajibkan membayar pajak dengan keyakinan bahwa pajak yang yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat dan kejayaan Islam sebagai ad-Dinul Haq, yang harusnya dibela dan dipertahankan sepanjang masa. 

Karena pajak adalah kewajiban tambahan, maka jumlah yang dipungut harus diperhitungkan dengan zakat, kaum Muslim tidak boleh dibebankan dengan kewajiban berganda.Zakat yang dipungut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung sehingga pajak yang harus dibayar kaum Muslim hanya tambahannya saja.

Namun, di Indonesia, pelaksanaan sistem manajemen zakat belum berjalan dengan maksimal. Tidak maksimalnya pelaksanaan sistem tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia dan informasi yang belum terdistribusi secara maksimal, baik kepada muzaki, mustahik, maupun amil. Dengan sudah dibuatnya standarisasi manajemen zakat, diharapkan OPZ akan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat sehingga berdampak positif guna untuk mengoptimalisasi peran zakat.

Di Indonesia, seorang muzaki (wajib zakat) adalah juga wajib pajak. Jika diminta memprioritaskan, tentu saja umat Islam lebih rela membayar zakat dari pada pajak karena lebih bersifat profan dan didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya.Islam  mengakui, pajak merupakan kewajiban setiap warganegara. Sebagai warga negara, seorang Muslim wajib taat kepada pemerintah (ulil amri).

Permasalahannya apakah pajak yang diterapkan sekarang telah sesuai dengan ketentuan pajak secara syariah. Dualisme kewajiban pajak dan zakat tersebut telah dikompromikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sayangnya, karena zakat hanya diakui sebagai biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak masih relatif kecil sehingga belum cukup efektif untuk meningkatkan pajak maupun zakat.Saat ini, zakat baru ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak.Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diharapkan dapat mendukung manajemen zakat dalam menjalankan fungsinya mengelola zakat di OPZ.

Zakat seharusnya dibayarkan terlebih dahulu baru kemudian pajak.Hal ini sesuai dengan ketentuan hukumnya dimana zakat ditetapkan langsung oleh Allah Swt., sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad. 

Zakat yang telah dikeluarkan tidak hanya menjadi pengurang penghasilan neto (dapat dianggap sebagai biaya yang mengurangi penghasilan). Namun, hal ini belum mencerminkan keadilan, di mana kaum Muslim dikenakan pajak dua kali atas objek yang sama.[7] 

  • PENUTUP

Akhir dari tulisan ini, semoga pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia menjadi suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh para wajib pajak ataupun wajib zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Apabila wajib pajak dan wajib zakat mau  menunaikan kewajibannya, maka kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dapat terwujud. Selain itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk tidak henti-hentinya mengajak para wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, bagi umat Muslim, mari kita bersama-sama mengajak saudara Muslim kita yang telah  berkewajiban untuk membayar zakat agar mau menunaikan kewajibannya.

Besar harapan kita semoga pengelolaan zakat dan pajak dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan kaum melarat, dan juga untuk membiayai kelancaran dakwah Islam, dimana hal itu tidak termasuk bidang-bidang yang dibiayai dengan pajak.Sekalipun ada sedikit pembelanjaan pajak untuk kaum duafa, tetapi sifatnya sekunder dan bukan tujuan utama.Pemungutan pajak di samping zakat adalah boleh, sesuai dengan prinsip al-mashalihul mursalah.

  • DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, 2014.Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Mua’malah Ke-Indonesian Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah, Ciputat: Iqtishad Publishing

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah  Al-Mushlih, 2013. Fikih Ekonomi Islam, Jakarta: Darul Haq

                   Gusfahmi, Pajak Menurut syari’ah, 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ka’bah, Rifyan. 2004. Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khoirul Bayan.

Mardani. DR, Hukum Ekonomi Syaria, 2011. Bandung: Refika Aditama.

M Nipan Abdul Halim, Mengapa Zakat Disyariatkan, 2001. Bandung: M2S, 2001.

Undang Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999

https://www.kompasiana.com/fitririyanto/5a59c8cddd0fa81549600032/diskursus-zakat-dan-pajak-di-indonesia. diakses 14 September 2018/15.42

https://auliasandra.wordpress.com/2011/05/28/pajak-dan-zakat-di-indonesia/diakses 14 September 2018/14.55


[1]Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah  Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam

(Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm 447.

[2]Ka’bah Rifyal, Penegakan Syariat Islam (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hlm 57-61

[3]https://www.kompasiana.com/fitririyanto/5a59c8cddd0fa81549600032/diskursus-zakat-dan-pajak-di-indonesia. diakses 14 September 2018/15.42

[4]https://auliasandra.wordpress.com/2011/05/28/pajak-dan-zakat-di-indonesia/diakses 14 September 2018/14.55

[5]Mardani. DR, Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 58-61

[6]M Nipan Abdul Halim, Mengapa Zakat Disyariatkan, (Bandung: M2S, 2001), hlm 84

[7]Gusfahmi, Pajak Menurut syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 27

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian
%d blogger menyukai ini: