IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BEKASI

Oleh : Dadang Hermawan dan Ridho Kurniawan

Bagikan:

Abstrak

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan.Pada era modern ini, persoalan zakat menjadi signifikan bukan saja karena dimensi mahdah (ibadah semata) dan sosial yang dimilikinya, melainkan juga terjadinya perluasan dan perkembangan pada sektor-sektor yang dikenai wajib zakat.Dalam masalah pengelolaan zakat profesi, sebagaimana diketahui bahwa dana zakat profesi dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Seperti yang sudah dijelaskan diatas BAZNAS Kabupaten Bekasi merasa kurang optimal dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi karena belum seluruhnya didistribusikan kepada mustahiq. Kabupaten Bekasi mempunyai potensi zakat profesi yang sangat berbesar, sebagai kota industri diharapakan dapat mengandeng perusahaan besar dalam mengelola zakat profesi tersebut, semakin banyak muzakki akan berdampak semakin banyaknya mushtahik yang terbantu oleh pengelolaan zakat sersebut.

Kata Kunci : Zakat Profesi, Baznas, Nisbah

  1. PENDAHULUAN
  2. Zakat Secara Umum

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata zakaa yang artinya “tumbuh, berkah, bersih dan baik”.[1]Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah “suci, tumbuh, berkah, dan teruji”,[2] semuanya digunakan di dalam al-Quran dan Hadits.Dalam kitab Kifayatul Akhyar, disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.[3] Sedangkan menurut Hammudah Abdalati, menyatakan the literal and simple meaning of zakah is purity.[4]Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian.Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (development).

Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan.[5]Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut, menurut Abi Syuja’ zakat adalah suatu nama tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.[6] Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan.[7] Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[8]Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, zakat merupakan harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.[9]Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[10]

Adapun harta kekayaan yang wajib dizakati adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[11]Milik penuh (Al Milk Attam), Berkembang (An Namaa’), Cukup nishab, Lebih dari kebutuhan pokok (Al haajah Al Ashliyyah), Bebas dari hutang dan Berlalu setahun,

Berbicara tentang zakat tak lepas dari harta, menurut Kitab fiqih klasikharta yang wwajib dizakati adalah sebagai berikut : Binatang ternak, Zakat Emas dan Perak, Zakat Barang Tambang (Ma’din) dan Barang Temuan (Rikaz), Harta Perdagangan, Tanam-tanaman dan Buah-buahan.

Perintah zakat bertujuan untuk : a). Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan.Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq.                          b) Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong-menolong dalam kebaikan. c) Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta. d) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat. d) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta. e) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya. f) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.[12]

  • Zakat Profesi

Profesi berasal dari bahasa Inggris “profession” berarti pekerjaan.[13] Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu,[14] begitu juga menurut Ensiklopedia Menejemen adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.[15]

Menurut Yusuf Qardhawi, kategori zakat profesi (yang wajibdizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari hartayang sudah dikenakan zakat.[16]Artinya, zakat profesi didapat dari hasilusaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapainishab.Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkankewajibannya melalui al-Qur’an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian,peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), danharta rikaz.Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru darihasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur’an ataupun al-Sunnah.

Mahjuddin berpendapat, zakat profesi dalam bahasa arab disebutالعملكسبزكاة(zakat kasbu al-amal)yang artinya zakat yang dikeluarkan dari sumber usahaprofesi atau pendapatan jasa.[17] Dalam bukunya Masail Fiqhiyah, MasjfukZuhdi juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakatyang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperolehsetiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkenazakat (nishab) dan telah jatuh tempo / haul-nya.[18]

Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapatdisimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasilusaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dansudah mencapai nishab.

Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada nash yang sharih (jelas) dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (ra’yu), yang antara lain meliputi: metode qiyas,maslahah mursalah, istihsan, ataupun metode yang lain.

Pada masa yang akan datang manusia akan lebih memerlukanijtihad untuk mereformasi kebudayaan, menggeser tradisi, dan menggantikeputusan agar sejalan dengan perubahan zaman dan tempat. Karenasesuatu yang baik menurut suatu zaman tertentu kadang-kadang tidakselalu baik pada masa yang lain. Begitupun sesuatu yang dapatdirealisasikan pada suatu tempat tertentu, belum tentu dapat direalisasikan pada suatu tempat yang lain.[19]

Dalam masalah zakat hukum Islam berkembang, hal-hal yang dulubelum dikenai zakat sekarang sudah banyak yang ditetapkan zakatnya, diantaranya adalah zakat profesi.[20]Ketika dikembalikan kepada nash-nashyang ada, pengambilan hukum tentang hukum-hukum ‘amaliyah, jumhur ‘ulama telah menyepakatinya bahwa dalil-dalil syar’iyyah berpangkal padaempat pokok, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.

  1. PEMBAHASAN
  2. Implementasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bekasi

Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bekasi merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 460/Kep.34-Sosial/2000 tanggal 6 Maret 2000 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS)  Periode 2000-2003 yang periode berikutnya diganti dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 451.12/Kep.123-Sosial/2007 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bekasi dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 451.12/Kep.233-AdmKesra/2013. Landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaanya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (Bimas) Islam Nomor D-291 Tahun 2000 sebagai petunjuk teknisnya.

Setiaporganisasiataulembagadalam mencapaihasilyangmemuaskan, makadiperlukankerjayangsungguh-sungguhsertaberdasarkan peraturan. Halini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama, juga diperintahkan dalamajaranIslam,tetapimeskipundemikiansebuahorganisasi  ataulembagaitubelumdapatdikatakanberhasildenganrencanayangsudahdiatur danditetapkan sebelumnya.

  1. Pengenaan Zakat Profesi

Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah. Pasal 11 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan di ayat 2 bahwa harta yang dikenai zakat adalah : (a) emas, perak dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; dan (g) rikaz.[21] Hal ini juga dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan sama. Dalam Undang-undang dan Perda diatas menyebutkan bahwa salah satu harta yang dikenai zakat adalah hasil pendapatan dan jasa.Berdasarkan landasan hukum inilah yang akhirnya menganjurkan agar pendapatan dan jasa dikenai zakat.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakar pengenaan zakat profesi di Kabupaten Bekasi diperuntukkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi, namun dalam prakteknya belum semua PNS dikenakan zakat profesi. Zakat profesi baru dikenakan kepada PNS struktural di lingkungan Pemda dengan jabatan eselon 3 keatas.[22]

  • Ketentuan Nishab, Haul dan Kadar Zakat Profesi

Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat bilamana sudah mencapai nishab dan telah mencapai haul. Bila dikaitkan dengan zakat profesi perlu mengetahui kadarnya. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya[23] sedangkan haul yaitu masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.[24] Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.[25]

BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam rangka pengelolaan zakat menentukan nishab, haul dan kadar zakat profesi mengikuti apa yang sudah diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini yaitu mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu nishab setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas, dengan kadar 2,5% (dua koma lima persen) waktu pada saat diterima.[26]

  • Pengumpulan Zakat Profesi

Adapun pengumpulan zakatnya disebutkan di Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. BAZNAS dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.[27] Dalam proses pengumpulannya, BAZNAS dibantu oleh UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasionaldi semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.[28]UPZ BAZNAS berada di semua SKPD dan Kecamatan di Seluruh Kabupaten Bekasi.

Sumber dana zakat profesi diperoleh dari pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural yang beragama Islam di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi yang otomatis dipotong 2,5% (dua koma lima persen) dari tunjangan daerah, bukan gaji pokok. Namun belum semua PNS, hanya PNS struktural dengan golongan eselon 3 keatas. Adapun teknis pengumpulanya yaitu melalui tangan kedua, yakni tunjangan daerah dipotong oleh bendahara masing-masing SKPD yang kemudian dikumpulkan olehnya setelah terkumpul kemudian bendahara tersebut mentransferdana zakat profesi ke rekening BAZNAS Kabupaten Bekasi setiap bulannya dan menyerahkan bukti transfer ke bendahara BAZNAS Kabupaten Bekasi. Sebagai bukti sah atas penyetoran dana zakat maka muzakki mendapatkan bukti setor dari BAZNAS Kabupaten Bekasi yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi[29]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami bahwa BAZNAS Kabupaten Bekasi memberi keleluasan kepada muzakkidalam rangka pengumpulan zakat yaitu bisa melalui UPZ di masing-masing SKPD dan kecamatan atau PNS Kabupaten Bekasi dan masyarakat umum bisa secara langsung menyetor zakat profesi ke BAZNAS melalui rekening.

Secara sederhana alur pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat dilihat di bagan dibawah ini.

Bagan 1

Alur Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi

diBAZNAS Kabupaten Bekasi

Potensi zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan zakat profesi cukup besar, hal ini terlihat berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi yang mana total penerimaan zakat profesi di tahun 2015 hampir mencapai 2 Milyar rupiah.Membuktikan bahwa penerimaan zakat profesi di Kabupaten Bekasi cukup besar hal ini terbukti dengan penerimaan zakat profesi di setiap bulannya tidak kurang dari 100 juta rupiah.

  • Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi

Sebagaimana diketahui zakat dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada mustahiq.Dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah SWT berfirman:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah : 60)

Berdasarkan ayat diatas ada 8 (delapan) golongan orang-orang yangberhak menerima zakat, yaitu : (a) fakir; (b) miskin; (c) amil; (d) muallaf (e) riqab; (f) ghorimin; (g) sabilillah; dan (h) ibnu sabil.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 menyebutkan hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.[30]

Secara prioritas zakat diberikan kepada fakir kemudian miskin dan seterusnya, namun BAZNAS Kabupaten Bekasi cenderung tidak berani mendistribusikan zakat, khawatir tidak tepat sasaran karena zakat merupakan pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia melainkan kepada Allah SWT. Hal ini dinilai wajar jika saldo BAZNAS Kabupaten Bekasidi tahun 2015 mencapai Rp. 2.245.839.806,-[31] padahal seharusnya dana zakat itu dalam masa haul saldonya harus 0 (nol).

BAZNAS Kabupaten Bekasi mengadakan kerjasama dengan Bagian Kesejateraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Bekasi dalam hal pendistribusian zakat. Kesra membantu pengalokasian zakat dengan memberi rekomendasi kepada BAZNAS Kabupaten Bekasi kemaa zakat tersebut akan didistribusikan. Adapun teknisnya adalah Kesra mengajukan permohonan dana dan BAZNAS Kabupaten Bekasi memberi dengan disertai bukti tertulis. Selama ini BAZNAS banyak membantu pendanaan namun bukan hanya kepada mustahiq saja melainkan masyarakat umum yang mengajukan permohonan dana, hanya saja dalam prakteknya supaya tidak melenceng dari kaidah agama, BAZNAS menyiasatinya dengan menganalogikan apa yang di dalamnya terdapat mustahiq. Sebagai contoh BAZNAS membantu pembangunan sekolah, dalam artian BAZNAS bukan membangun sekolah namun membantu siswa yang tidak mampu, siswa yatim piatu.Selain itu BAZNAS Kabupaten Bekasi mendayagunakan zakat untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang mengajukan proposal baik itu proposal bantuan secara umum maupun proposal pengajuan penerimaan zakat.[32]

Menurut Bapak Umar Nasir Assubhi, tidak ada perbedaan mendasar antara pendistribusian zakat fitrah dan zakat profesi, pointnya adalah zakat tersebut sampai kepada mustahiq. Selama ini BAZNAS Kabupaten Bekasi mendistribusikan dan mendayagunaan zakat berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat untuk disalurkan kepada mustahiq ke berbagai kecamatan se-Kabupaten Bekasi.Selama tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Bekasi baru mendistribusikan zakat kepada 13.325 mustahiq.Angka ini tentu sangat kecil sekali mengingat ada ribuan bahkan jutaan penduduk Kabupaten Bekasi yang miskin.

Sebagaimana organisasi pada umumnya, BAZNAS Kabupaten Bekasi mempunyai program kerja diantaranya Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, Bekasi Makmur, Bekasi Taqwa dan Bekasi Peduli yang mana sudah dijelaskan secara detail diatas.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengarahkan jika berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq terpenuhi maka dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.Dalam hal pendayagunaan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Bekasi belum bisa terpenuhi, saat ini baru bisa merealisasikan zakat konsumtif dan kinerja BAZNAS Kabupaten Bekasi bersifat pasif.

  • Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bekasi
  • Faktor Pendukung : Adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Kota Cikarang merupakan kota industri
  • Faktor Penghambat : Kurangnya sosialisasi ke masyarakat, Perbedaan bank antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan BAZNAS Kabupaten Bekasi, Keberadaan zakat profesi belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah
  • Analisis Terhadap Implementasi dan Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bekasi

Mekanisme penghimpunan zakat profesi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam dianjurkan membayar zakat profesi yang mana ditetapkan dengan nishab 85 (delapan puluh lima) gram emas, kadar sebesar 2,5% dari gaji saat diterima.

Namun praktek di lapangan berbeda, dalam menghimpun zakat profesi BAZNAS Kabupaten Bekasi seperti yang sudah disebutkan diatas hanya bisa memotong 2,5% dari tunjangan daerah PNS struktural saja itupun yang mempunyai jabatan dengan golongan eselon 3 keatas yang kemudian dikumpulkan di masing-masing bendahara SKPD yang nantinya jika sudah terkumpul ditransfer ke Rekening BAZNAS Kabupaten Bekasi dengan disertai penyerahan bukti setor. Sedangkan untuk PNS non struktural (fungsional) tidak dipotong dari gaji atau tunjangan daerah yang telah diterimanya selain itu juga tidak ada sanksi bagi PNS yang tidak membayar zakat profesi di BAZNAS, tergantung iman masing-masing PNS. Seharusnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 itu harus segera direvisi agar ada regulasi yang tegas terkait zakat profesi dan perlu dikaji lagi agar PNS yang membayar zakat adalah PNS yang sudah mencapai nishab.

Tunjangan tiap-tiap PNS di daerah itu berbeda-beda mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah tegantung jabatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Di Kabupaten Bekasi tunjangan daerahnya sangat besar, seorang staff tunjangan daerahnya bisa mencapai 4 juta rupiah. Jika diasumsikan tunjangan daerah sebesar Rp. 4.000.000,- setian bulannya dikali dengan 2,5% maka zakat profesi yang wajib dibayarkan sebesar Rp. 100.000,-. Tentu jumlah itu cukup besar apalagi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bekasi ada ribuan.

Nishab yang telah disepakati untuk zakat profesi adalah diqiyaskan dengan nishabnya zakat emas yaitu sebesar 85 gram emas. Bila 1 gram emas 24 karat dihargai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka jika dihitung dalam 1 haul 500.000 X 85 = 42.500.000. Jadi nishab zakat profesi adalah sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan tunjangan daerah PNS saat ini jika diasumsikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dikali masa haul (12 bulan) yaitu 4.000.000 X 12 = 48.000.000. Jadi tunjangan daerah dalam masa haul PNS tersebut adalah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang artinya sudah mencapai nishab. Pendapatan itu hanya dihitung tunjangan daerahnya saja, bila dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan daerah maka akan sangat besar sekali begitu juga dengan zakat yang dikeluarkan.

Seharusnya zakat profesi dipotong dari gaji bersih yang sudah dikurangkan dengan biaya hidup namun BAZNAS Kabupaten Bekasi memotong zakat profesi dari gaji kotor seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).Tapi penyusun sependapat dengan BAZNAS Kabupaten Bekasi karena jika dikurangkan dengan biaya hidup maka pendapatan pasti habis dan tidak ada sisa. Penyusun juga berpendapat lebih baik zakat profesi diqiyaskan dengan zakat tumbuh-tumbuhan yang mana kadar zakatnya adalah 5% – 10% yang dikeluarkan saat masa panen,[33] tanpa menunggu haul yang mana supaya pendapatan zakat jauh lebih besar.

Sudah kita ketahui bersama bahwasannya zakat dikeluarkan untuk mensucikan harta dalam hal ini adalah gaji para PNS, namun dalam prakteknya yang dipotong hanyalah tunjangan daerahnya saja.Lalu dimanakah fungsi zakat itu, seharusnya jika difungsikan untuk mensucikan harta, zakat profesi bukan hanya dipotong dari tunjangan daerah saja melainkan seluruh pendapatan PNS baik itu gaji pokok maupun tunjangan daerah. Penyusun berpendapat 2,5% dari tunjangan daerah yang dipotong itu alangkah baiknya dianggap dengan sebutan infak atau shadaqah saja bukan sebagai zakat profesi.

Dalam masalah pengelolaan zakat profesi, sebagaimana diketahui bahwa danazakat profesi dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Seperti yang sudah dijelaskan diatas BAZNAS Kabupaten Bekasi merasa kurang optimal dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi karena belum seluruhnya didistribusikan kepada mustahiq. Hal ini dikarenakan tidak adanya tim verifikasi yang memverifikasi data mustahiq di lapangan. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi dan demi terselenggaranya program kerja BAZNAS Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mana Kesra memberi rekomendasi dan pengalokasian zakat sedangkan BAZNAS mensupport secara finalcial. Pendistribusian dan pendayagunaan juga dilakukan dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang mengajukan proposal bantuan. Menurut penyusun sebenarnya terdengar aneh jika lembaga sebesar BAZNAS, sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) terbesar di dalam suatu kabupaten tidak mempunyai data mustahiq yang update karena secara struktur BAZNAS Kabupaten Bekasi diisi oleh orang-orang yang kompeten mulai dari cendekiawan, tokoh masyarakat sampai dosen. Mungkin karena diisi oleh kebanyakan para PNS yang membunyai jabatan tinggi di masing-masing SKPD sehingga double job tidak dapat dihindarkan dan tidak fokus pada suatu tujuan tertentu. Alangkah baiknya BAZNAS Kabupaten Bekasi kedepan dijabat oleh orang swasta yang independent, sehingga tidak rangkap jabatan dan tidak hanya sebagai pekerjaan sampingan sehingga fokus mengurusi pengelolaan zakat tidak ada dualisme kepentingan dan berkantor layaknya kantor pada umumnya.

Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi memang kurang optimal dan penyusun setuju dengan apa yang disampaikan pengurus BAZNAS Kabupaten Bekasi, yang akhirnya mereka terjebak oleh program kerja yang telah mereka buat sendiri. Diharapkan BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan zakat mampu menyentuh semua mustahiq, bukan hanya sekedar ada tapi tidak ada manfaat.Kedepannya jika semua kebutuhan mustahiq sudah terpenuhi diarahkan kepada upaya pemberdayaan yang tidak hanya sebatas pada pola yang konsumtif saja namun bergerak ke pola produktif.

  1. PENUTUP

Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi, membutuhkan proses dan perjuangan yang tidak mudah. Dibutuhkan kreatifitas dan jemput bola dalam menggalang lebih besar lagi potensi zakat yang ada di Kabupaten Bekasi.Dalam tulisan terangkum beberapa kesimpulan yang perlu kita tindaklanjuti lebih lanjut.

  1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi terkait pedoman hukum nishab, haul dan kadar zakat profesi yaitu mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni dengan nishab 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%. Pengenaan zakat profesi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011. Sumber dana zakat profesi dikumpulkan dengan memotong sebesar 2,5% dari tunjangan daerah Pegawai Negeri Sipil (PNS) struktural golongan eselon 3 keatasyang selanjutnya oleh BAZNAS dikelola kemudian didistribusikan kepada mustahiq dengan bantuan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam pengalokasian zakatnya. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bekasi dinilai kurang efektif dan belum optimal karena belum menyentuh semua mustahiq di Kabupaten Bekasi.
  2. Dalam rangka pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Bekasi mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu, adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan kota Cikarang adalah kota industri yang menimbulkan multi effect di bidang ekonomi. Faktor penghambat antara lain: (a) kurangnya sosialisasi ke masyarakat; (b) tidak adanya sanksi bagi PNS yang tidak membayar zakat; (c) tidak adanya tim verifikasi mustahiq; (d) perbedaan bank antara PNS dan BAZNAS; (e) belum diterimanya zakat profesi di masyarakat; dan (f) dukungan pemerintah daerah masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Syuja’, Fath al-Qorib, Bandung : al-Maarif, t.th.

Abi al-Fadhil Jamal al-Diin Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Lisan al-Arab, Jilid I, Beirut: Dar Shaadar, tt.

Al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Echols, John M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary), Jakarta: Gramedia, 1995.

Hafidhuddin, Didin.Zakat dalam Perekonomian Modern,Jakarta :Gema Insani, 2002.

Hammudah Abdalati, Islam in Focus, Indiana: American Trust Publication, 1980.Ibrahim Anis dkk.,Mu’jam al-Wasith I, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972.

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, tt.

Komaruddin, Ensiklopedia Menejemen, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Lahmudin Nasution ,Fiqh I, Jakarta : Logos, 1995.

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2003.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ramulyo, M. Idris.Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunah, juz lll, Kuwait : Dar al-Bayan, 1968.

Tim Pelatihan Amil Zakat, Buku Pintar Panduan Zakat Praktis, Jakarta, Inti Mandiri Sejahtera, Cet. ke-1, 2003.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zuhdi, Masjfuk.Masail Fiqhiyah, Jakarta: Gunung Agung, Cet. X, 1997.

Wawancara dengan Ketua BAZ Kabupaten Bekasi, Bapak Drs. H. Solihin Sari, M. Si, Cikarang, tanggal 8 Juni 2016


[1] Ibrahim Anis dkk.,Mu’jam al-Wasith I, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1972, hlm. 396.

[2] Abi al-Fadhil Jamal al-Diin Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Lisan al-Arab, Jilid I, Beirut: Dar Shaadar, tt., hlm. 90-91.

[3] Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, tt., hlm. 172.

[4] Hammudah Abdalati, Islam in Focus, Indiana: American Trust Publication, 1980, hlm. 95.

[5] Lahmudin Nasution ,Fiqh I, Jakarta : Logos, 1995, hlm. 145.

[6] Abi Syuja’, Fath al-Qorib, Bandung : al-Maarif, t.th, hlm. 22.

[7] Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunah, juz lll, Kuwait : Dar al-Bayan, 1968, hlm. 5.

[8] Yusuf Qordhawi, Op. Cit. hlm. 37.

[9] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern,Jakarta :Gema Insani, 2002, hlm. 7

[10] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2

[11] Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-1, 2003, hlm. 91-94 lihat Tim Pelatihan Amil Zakat, Buku Pintar Panduan Zakat Praktis, Jakarta, Inti Mandiri Sejahtera, Cet. ke-1, 2003, hlm. 45-50

[12] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 133.

[13] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary), Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 449.

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 789.

[15] Komaruddin, Ensiklopedia Menejemen, Ed. II., Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 712.

[16] Yusuf Qardhawi, Op. Cit. hlm. 497-498.

[17]Op.Cit.

[18] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: Gunung Agung, Cet. X, 1997, hlm.229-230.

[19] Al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh Hasil Refleksi Ijtihad, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995, hlm. 13.

[20] Yusuf Qardhawi, Op.Cit.hlm. 490.

[21] Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11

[22] Wawancara dengan Ketua BAZ Kabupaten Bekasi, Bapak Drs. H. Solihin Sari, M. Si, Cikarang, tanggal 8 Juni 2016

[23] Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 22.

[24]Ibid, Pasal 1, ayat 24.

[25]Ibid, Pasal 1, ayat 25.

[26]Wawancara dengan Ketua BAZ Kabupaten Bekasi Bapak. Drs. H. Solihin Sari M. Si, Cikarang, tanggal 8 Juni 2016

[27] Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 12

[28] Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 21.

[29] Wawancara dengan Ketua BAZ Kabupaten Bekasi, Bapak Drs. H. Solihin Sari, M. Si, Cikarang, tanggal 8 Juni 2016

[30] Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16

[31] Lihat Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi Tahun 2015

[32]Wawancara dengan Ketua BAZ Kebupaten Bekasi Bapak Drs. H. Solihin Sari. M. Si, Cikarang, tanggal 8 Juni 2016

[33] Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2011, pasal 13.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian
%d blogger menyukai ini: