Hukum Islam Masa Orde Baru: Sebuah Catatan Sejarah

Ilustrasi: Republika.co.id

Oleh: Dadang Hermawan, M.H.I.

Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya, Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan Pancasila. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan, yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, dalam Pelita IV di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan.

Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa Orde Baru, terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis dengan pemerintah yang mendapatkan dukungan dari kalangan militer (ABRI). Terbagi beberapa kelompok perilaku politik umat Islam dan elitenya, yakni kelompok akomodasionis, reformis dan fundamentalis. Walau hubungan antara Islam dan pemerintahan mengalami pasang surut karena berbagai dinamika dan konflik yang ada, namun Islam dan pemerintah pada masa Orde Baru saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan politik bangsa.

Islam pada masa Orde Baru terbagi menjadi 3 periode, yakni periode 1966–1977, 1977–1985 dan 1985–1998. Berikut adalah penjelasan masing-masing periode: Pada awal era Orde Baru, umat Islam di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal itu dikarenakan secara jumlah penduduk Muslim merupakan mayoritas, namun secara keahlian masih minim. Keadaan ekonomi umat Muslim semakin memburuk lantaran pemerintah memberi peluang dalam bidang ekonomi lebih banyak kepada para pengusaha ketimbang kelas menengah santri. Akibatnya, terjadi penurunan ekonomi pada pedagang-pedagang Muslim, mulai dari Majalaya, Solo, Pekalongan, Majalengka hingga Kudus.

Di sisi lain, pemerintah mensyiarkan Islam dengan cara mengembangkannya melalui berbagai pembangunan fisik dan aktivitas-aktivitas yang bersifat penampilan. Pembangunan fisik, misalnya, adalah pemerintah mendirikan kantor agama. Adapun aktivitas bersifat penampilan, misalnya, adalah dengan diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran (MTQ), tarian dan nyanyian Islam hingga ritual keagamaan.

Guna mengembangkan Islam lebih jauh dan lebih baik pada masa itu, Mohammad Hatta bersama generasi muda Islam Indonesia lainnya kemudian mendirikan sebuah partai baru yang dinamakan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Namun, usia partai itu tidak berlangsung lama karena pada 17 Mei 1967 Presiden Soeharto melarangnya.

Pada 1973, terjadi kontroversi di Indonesia karena pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUU Perkawinan) yang dianggap bertentangan dengan Islam. Mohammad Hatta kemudian mengirimkan surat kepada Soeharto agar menerima tuntutan kaum Islam. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah umat Islam menuntut kepada pemerintah agar membebaskan beberapa pemimpin Masyumi yang ditahan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan izin agar dapat mendirikan Partai Masyumi. Akan tetapi, usaha mereka tak berhasil karena rezim Soeharto tak memberikan izin. Pemerintah beranggapan bahwa jika partai Islam diperbolehkan, maka partai tersebut akan menimbulkan pertentangan dan mengganggu pembangunan nasional.

Periode 1977–1985: Fragmentasi dan Reformulasi

Pada periode ini, pemerintah melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Masyumi karena mereka dianggap sebagai “kaum modernis” dan “reformis Islam”. Pemerintah juga melakukan depolitisasi umat Islam khususnya dan kelompok masyarakat politik lainnya karena dianggap menyebarkan praktik politik berbasis politik aliran. Untuk mengatasi hal itu, kaum politik Islam kemudian mereformulasi strategi perjuangan dengan menyebarkan isu “sekularisasi Islam” dan “masyarakat Muslim”.

Baca juga: Peran Media Massa terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Islam

Pada tahun 1977, Indonesia melakukan pemilihan umum atau pemilu. Partai-partai Islam berpartisipasi, namun dukungan yang mereka dapatkan sangat minim. Begitu pun yang terjadi pula pada pemilu 1982. Akan tetapi, pemilu pada era itu dianggap sebagai pemilu yang tidak jujur dan tidak adil karena realisasi dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia sulit diaplikasikan.

Pada tahun 1980-an, terjadi penurunan pengaruh dalam kalangan kelompok Islam garis keras. Mereka gagal menyerukan penolakan dalam penerapan Pancasila di Indonesia. Pada dekade yang sama, NU (Nahdlatul Ulama) keluar dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan partai politik. Penyebabnya adalah karena NU menganggap PPP memperlakukannya secara tidak adil. Salah satunya terkait dengan jumlah daftar calon legislatif yang disusun oleh pimpinan pusat partai.

Periode 1985–1998: Pola Integrasi Simbiosis

Pada periode ini, hubungan antara Islam dan pemeritah membaik karena mereka merasa saling membutuhkan. Salah satu buktinya adalah pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) dari tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, juga lahir pula berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-undang Peradilan Agama (1989), berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkat dukungan dari pemerintah pada 1990, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Efektivitas Zakat (1991) bahkan hingga Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perizinan Pemakaian Busana Muslimah (Jilbab) kepada Para Siswi. Hasil ini didapatkan tak terlepas dari upaya perjuangan kaum intelektual muda Islam kala itu.

Menjelang tahun 1990-an, Soeharto mulai menunjukkan simpati politiknya kepada kelompok politik Islam. Di samping hal-hal yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, Soeharto juga mengizinkan sistem perbankan Islam yang dikenal dengan Bank Muamalat dan terjadinya perubahan penampilan ABRI yang sebelumnya anti-Islam menjadi tidak anti-Islam. Hal itu terbukti dengan dilibatkannya perwira santri atau simpasitan Islam ke dalam kepemimpinan militer.

Implikasi Kebijakan-kebijakan Orde Baru terhadap Umat Islam di Indonesia

Tumbangnya Orde Lama dan naiknya Orde Baru menjadi masa kebahagiaan tersendiri bagi umat Islam, melalui pemerintahan yang baru umat Islam Indonesia berharap pemerintah Indonesia mendudukung perkembangan hukum Islam di Indonesia. Harapan tersebut didasari karena mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam, peranan umat Islam sangat besar ketika pemerintah bersama militer mengganyang Orde Lama dan menumpas PKI.

Upaya untuk merehabilitasi Partai Masyumi yang pernah dibubarkan pada Orde Lama, mendapat tentangan yang sangat keras dari pelbagai pihak, terutama Angkatan Darat, kalangan Katolik/Kristen, dan para tokoh Partai Nasional Indonesia. Partai Masyumi dibubarkan dan dilarang karena menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Atas tentangan itu, pemerintah menolak untuk merehabilitasi Partai Masyumi, dan sebagai gantinya pemerintah mendirikan Parmusi. Berdirinya Parmusi terlepas dari kontrol yang ketat dari pemerintah, terlebih kepada para kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pihak pemerintah. Pengawasan terhadap politik Islam tersebut diperketat bahkan disertai isu-isu sensitif trauma masa lalu tentang pembangkangan pemimpin-pemimpin Islam.

Kecurigaan pemerintah terhadap Islam mulai tampak setelah hubungan pemerintah dengan militer semakin kuat. berawal dari gagalnya usaha Islam mendesak pemerintah untuk membebaskan tokoh-tokoh Masyumi untuk merehabilitasi Partai Masyumi, membuat hubungan antara pemerintah dan Islam diliputi rasa saling mencurigai. Dukungan Angkatan Darat kepada pemerintah semakin kuat, sehingga memunculkan stigma yang negatif terhadap umat Islam, pada masa ini umat Islam mendapat label dari Angkatan Darat sebagai kelompok Ekstrem Kanan.

Dalam rangka membentuk format politik yang baru, terutama dalam masa-masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah mengambil langkah depolitasasiyang dilakukan secara sistematik lewat sejumlah kebijaksanaan. Termasuk di dalamnya:

  1. Monoloyalitas
  2. Kebijaksanaan massa mengambang (floating mass)
  3. Emaskulasi dari partai-partai politik
  4. Pemilihan Umum yang tidak kompetitif.

Lewat kebijakan-kebijakan tersebut, menampakkan bahwa Islam adalah target sasaran yang besar sehingga memancing umat Islam untuk bereaksi.

Sikap negatif pemerintah terhadap Islam tidak hanya mencakup masalah-masalah tersebut. Dengan sifatnya yang otoriter, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu:

  1. Undang-Undang Perkawinan
  2. Masalah perjudian di Jakarta
  3. Diberlakukannya kebatinan (aliran kepercayaan) setingkat dengan agama yang disahkan memalui Sidang Umum MPR tahun 1988
  4. Dihapuskannya liburan semasa bulan Ramadan
  5. Pelarangan memakai busana Muslim (jilbab) bagi siswa sekolah menengah
  6. Masalah SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah).

kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai nilai sensitivitas yang tinggi karena berkaitan dengan akidah dan akan merugikan umat Islam Indonesia.

Baca juga: Alqolam.id, Media Edukasi bagi Semua Kalangan

Awal Orde Baru merupakan masa yang sangat sulit bagi hukum Islam untuk berkembang karena porsi politik yang diberikan oleh pemerintah terhadap Islam tak sebanding dengan porsi yang diberikan kepada pihak yang mendukung pemerintah untuk mendirikan negara sekuler, berpihaknya pemerintah kepada Angkatan Darat di bidang keamanan, serta di bidang pemerintah sekuler dan non-Muslim mendapat angin segar tersebut bidang Islam. Isu-isu tersebut sengaja diembuskan karena mereka tidak ingin pemerintah berhubungan baik dengan Islam, dan apabila hal tersebut tercapai, maka misi menjalankan agamanya akan terhambat. Menurut Abdul Halim, kekhawatiran akan adanya negara Islam dan termarjinalkannya agama minoritas, hanya sebuah kekhawatiran yang tidak mendasar.

Pada situasi yang demikian, rezim Orde Baru semakin ketat membatasi gerak-gerik politik Islam untuk bertindak. Politik Soeharto lebih memilih dan memberi kesempatan dalam hal ibadah, seperti membangun masjid, menunaikan zakat dan menjalankan ibadah haji. Sementara aspek muamalah, misalnya mengangkat hukum Islam menjadi hukum nasional, sangat dibatasi. Sejalan dengan politik yang digunakan Soeharto yang lebih memilih dan menyukai kelompok intelektual Islam yang modernis karena menurutnya mendukung kebijakan pemerintah tentang pembangunan.

Pada awal pemerintahannya, pembentukan hukum—baik di pemerintah maupun DPR—terhadap hukum Islam menjadi tidak menyenangkan (merugikan umat Islam). Hal ini terjadi ketika Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan yang dibuat oleh pemerintah, di dalam RUU tersebut banyak termuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. RUU tersebut mendapat dukungan dari mayoritas suara di Parlemen, satu-satunya suara yang mewakili umat Islam adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (yang menolak RUU tersebut) yang jumlahnya tidak sebanding dengan kekuatan yang mendukung RUU yang diajukan oleh pemerintah.

Kemudian, adanya upaya menaikan status aliran kepercayaan setara dengan agama “resmi” melalui GBHN 1978. Dalam GBHN, aliran kepercayaan secara eksplisit telah diakui eksistensinya sebagai opsi mandiri dalam kerangka Pancasila. Setelah mendapatkan reaksi keras, akhirnya pemerintah merujuk ketetapan No. IV/MPR/1978 dengan kembali menegaskan bahwa aliran kepercayaan “bukan agama”.

Kebijakan terakhir yang sering disebut sebagai puncak deideologi, depolitisasi, dan “marjinalisasi” terhadap  Islam politik adalah diterapkannya “asas tunggal Pancasila” bagi seluruh ormas dan osospol. Indoktrinasi ini sebenarnya merupakan lanjutan program Ideologisasi Pancasila yang diyakini sebagai obat mujarab konflik ideologis antaragama dan negara sejak berdiri.

Periode ini bukan saja merupakan “puncak” konflik antara agama dengan negara, tetapi sekaligus merupakan periode akomodatif (bulan madu) yang “mencairkan” seluruh ketegangan yang terjadi antara agama (Islam) dengan negara (rezim Orde Baru). Apalagi setelah Islam cultural relative mendominasi wacana publik, dan Soeharto merasa perlu mendapatkan dukungan Islam setelah dukungan dari militer dirasakan mulai “menyusut”. Akhirnya politik akomodasi dimainkan secara terus-menerus guna mempertegas kekhawatiran, seberapa jauh dukungan yang diberikan Islam telah memperlihatkan kepastiannya.

Baru pada akhir tahun ’80-an, pemerintah tampaknya semakin berpihak kepada Islam. Kedekatan pemerintah tidak dapat dipisahkan, seperti berdirinya ICMI yang dianggap mempermudah akses umat Islam dalam pembuatan kebijakan, disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN)  tahun 1989 yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, baik di sekolah negeri maupun  swasta, serta diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan Agama Tahun 1989 yang memperkuat posisi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, rujuk, wakaf, dan warisan. Diberlakukan UU Peradilan Agama membawa dampak yang positif dan dapat mengakhiri perlakuan tidak wajar terhadap peradilan agama sebagai lembaga yang sudah ada sejak tahun 1988. UU tersebut juga memberi status yang kuat dengan tiga sejajar lainnya dan kompetensi absolutnya tidak hanya dalam hal perkawinan, tetapi juga kewarisan, wakaf dan sedekah.

Akomodasi politik yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengambil hati umat Islam, antara lain:

  1. Diubahnya pelarangan pemakaian jilbab (tahun 1991)
  2. Dikeluarkannya Keputusan Bersama Tingkat Menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Tahun 1991)
  3. Dihapuskannya SDSB (Tahun 1993)
  4. Kesediaan negara membantu berdirinya Bank Muamalah (1992).

Salahudin Mahely menambahkan, akomodasi (keberhasilan Orde Baru) terhadap umat Islam, di antaranya adalah: 

  1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966). 
  2. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. 
  3. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. 
  4. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975. 
  5. Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an. 
  6. Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. 
  7. Terbentuknya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
  8. Terbentuknya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
  9. Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
  10. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam. 
  11. Pendirian Bazis (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah). 
  12. Pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis makanan olahan. 
  13. Pemerintah memfasilitasi penyebaran dai ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi. 
  14. Mengadakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an). 
  15. Mengadakan peringatan Hari Besar Islam di Masjid Istiqlal. 
  16. Mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam. 
  17. Terpusatnya jamaah haji di asrama haji. 
  18. Penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI. 
  19. Berdirinya MAN PK (Program Khusus). 
  20. Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang magister maupun doktor. 

Akomodasi politik yang dilakukan oleh pemerintah ternyata “ampuh” untuk bisa menarik hati umat Islam, alasan pemerintah melakukan akomodasi politik adalah:

  1. Pemerintah sudah menganggap bahwa Islam bukan lagi sebagai kekuatan yang membahayakan dan mengancam stabilitas politik nasional
  2. Pemerintah melakukan akomodasi politik terhadap dukungan dari Islam

Pada mulanya, rangkaian langkah pemerintah ini masih diragukan sebagai umat akan terselip tendensi politik di balik semua itu. Namun, pada akhirnya, timbul kesadaran dari kalangan Muslim bahwa apapun yang dilakukan pemerintah itu sangat berguna bagi pengembangan Islam dan hukum Islam di Indonesia.

Sementara bagi kalangan Islam akomodasi politik yang dilakukan pemerintah, dimanfaatkan untuk memiliki akses yang cukup dalam pengambilan kebijaksanaan nasional. Akomodasi yang dilakukan sebagai imbalan atas kebijaksanaan yang sudah mulai memperhatikan Islam atau paling tidak pemerintah tidak memusuhi Islam untuk masa-masa yang akan datang.

Pada tahun 1991 perubahan besar terjadi ketika Presiden Soeharto dan keluarganya serta sejumlah pejabat tinggi negara menjalankan ibadah haji, dan kemudian Pak Soeharto memperoleh tambahan nama “Muhammad” dari Raja Fadh. Sehingga setiap dukungan dari kalangan Islam terhadap Presiden, atribut “Haji Muhammad” selalu diungkapkan dengan penuh kebanggaan.

Dampak dari akomodasi belum berakhir, pada masa Orde Baru sejumlah generasi muda Muslim memperoleh kenikmatan untuk mengenyam pendidikan tinggi dalam dan luar negeri pada perguruan tinggi.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. Politik Hukum. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Gunawan, Restu (2009). Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2009.

Hatta dan Kisah Pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia | Republika Online”. Republika Online. Diakses tanggal 01 Maret 2018.

Lahmudin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’I. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Mahfud, MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP2ES Indonesia. 1998.

Manan, Abdul,  Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press 1999.

Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi

Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sekilas Tentang UU Perkawinan. PKBI. Diakses tanggal 01 Maret 2018

Rossi, Pendidikan Islam Masa Orde Baru, http://coretan-rossi.blogspot.com/ 2011/06/pendidikan-islam-masa-orde-baru.html, diakses 01 Maret 2018.

www.wikipedia.org/wiki/Islam pada masa Orde Baru. diakses 01 Maret 2018.

www. youchenkymayeli.blogspot.co.id/2016/05/islam-pada-masa-orde-baru. Diakses 01 Maret 2018.

www.diepstehart.wordpress.com/2013/05/18/islam-dan-negara-pada-masa-orde-baru/ diakses 06 Maret 2018

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian
id_IDIndonesian
%d blogger menyukai ini: